Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, tidak heran jika sebuah negara yang bergantung dengan ekspor produk tersebut akan memiliki nilai mata uang yang sangat berpengaruh pada volatilitas.
SIUPL merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.
Menurut dia, selain pemblokiran situs, perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat.
Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi ilegal.
Perusahaan pialang ini tidak memberikan jasa pelayanan berupa riset atau reseach publication. Jenis perusahaan pialang ini juga tidak membantu nasabah dalam menentukan strategi pengambilan keputusan bertransaksi, karena memang tidak memberi pelayanan jasa nasihat. Perusahan pialang ini melulu hanya melaksanakan amanat nasabah dengan menyalurkan get yang diterima dengan cepat (hybrid assistance). Dia hanya berkewajiban menyampaikan laporan transaksi yang sudah ditanganinya.
Dalam linguistik, kata “komoditas” ini mulai dikenal dan digunakan di Inggris pada abad ke-15 berasal dari bahasa Perancis adalah “commodité” yang berarti “sesuatu yang menyenangkan” dalam kualitas dan pelayanan.
855 situs Internet yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mendapatkan informasi lebih lanjut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Ia melanjutkan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman, serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
Aplikasi yang beredar tidak memiliki legalitas di Indonesia. Dengan demikian, saat terjadi perselisihan antara nasabah dengan penyedia, Bappebti tidak bisa melakukan intervensi.
Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.